GARUDA DAILY – Adanya pandangan yang menyatakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkesan cari aman, slow execution, atau bahkan ‘takut di penjara’ dalam memimpin Provinsi Bengkulu mendapat bantahan dari Sekretaris DPW PKS Provinsi Bengkulu Alamsyah.
Menurutnya, Rohidin justru belajar dari pengalaman yang menimpa sejumlah kepala daerah di Provinsi Bengkulu, yang membuat mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini lebih hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan regulasi.
“Jadi begini saya kira siapapun pasti berpikir bagaimana segala sesuatu harus disesuaikan dengan regulasi. Saya melihat Rohidin dalam melakukan sesuatu selalu hati-hati, karena belajar dari periodesasi sebelumnya, karena banyak kasus yang terjadi kepala daerah hanya dengan satu problem bisa masuk penjara, hanya karena tanda tangan bisa masuk penjara, atau mengeksekusi sesuatu dengan tidak prosedural berakhir penjara,” ujarnya.
Alamsyah justru melihat Rohidin sebagai pemimpin yang terstruktur dalam melakukan sesuatu atau saat akan mengambil sebuah kebijakan.
“Beliau tipe pemimpin yang domain cara berpikirnya sangat terstruktur, maka yang ia lakukan bagaimana yang ia perbuat itu apakah sesuai regulasinya atau tidak, ada regulasinya atau tidak,” kata Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu ini.
Terkait beberapa kebijakan yang terkesan lamban, ia menilai itu bukan persoalan personal, tapi sistem. Untuk itu, juga harus dilihat seperti apa kerja-kerja perangkat daerah yang mensupport kepala daerah.
“Kepala daerah itu harus disupport dengan perangkat daerah, tidak bisa kita menyimpulkan ini segala sesuatunya karena faktor satu orang. Jadi seharusnya juga harus kita review apakah ini sudah ada kajiannya di OPD-OPD tertentu, pasti ada kajian-kajian hukumnya, tidak serta-merta orang mengambil sikap tanpa ada dasar,” jelas Alamsyah.
Namun karena ini tahun politik, persoalan sistem kerap diabaikan, dan yang menjadi sasaran hanya ditujukan ke satu orang.
“Inilah yang harus dilihat, kenapa ini belum terbuka, tapi karena ini tahun politik maka semua sasaran ditujukan ke satu orang, bukan ke sistem. Sebenarnya ini masalah sistem, karena ini tahun politik segala sesuatunya pasti ke personal,” pungkasnya.
Penulis: Doni S