GARUDA DAILY – Komisi II DPRD Lebong meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong memaparkan secara terbuka kondisi keuangan daerah, agar pembangunan daerah bisa terarah, terukur, dan terpantau dengan baik.

“Jika masih ada kendala silahkan laporkan pada kita. Kalau pun terhambat karena sistem baru, kita akan mencari solusi. Bahkan jika memungkinkan, kita manual saja sesuai saran dan petunjuk dari BPKP Perwakilan Bengkulu,” kata Ketua Komisi II DPRD Lebong Ahmad Lutfi, Senin, 22 Februari 2021.

Hal ini disampaikan Komisi II agar pembangunan infrastruktur bisa segera direalisasikan, sebab masyarakat menanti progres pembangunan.

Komisi II juga meminta Pemkab Lebong melalui Dinas PUPR-P memastikan pembangunan infrastruktur yang menggunakan APBD ataupun APBN segera direalisasikan sehingga bisa selesai tepat waktu.

“Intinya kita dari DPRD meminta segera mungkin direalisasikan baik fisik atau kegiatan lainnya,” sebut Lutfi.

Dia khawatir jika pekerjaan belum dimulai, waktu pengerjaannya juga menjadi berkurang, dan ketika dikerjakan dengan rentang waktu singkat, dikhawatirkan kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan.

“Jika pekerjaan selesai tepat waktu, maka akan lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kualitas dan ketepatan waktu dalam pembangunan merupakan hal utama yang harus diperhatikan,” ujr Lutfi. [Dwa212/Adv]