GARUDA DAILY – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menginstruksikan Dinas PMD Provinsi Bengkulu untuk berkoordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten se-Provinsi Bengkulu terkait realisasi Dana Desa (DD). Hal ini dilakukan Rohidin sebagai upaya agar pencairan DD dapat segera dilakukan.

Sebab, menurut Rohidin, DD akan sangat berdampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat di era pandemi Covid-19. Apalagi delapan persen dari keseluruhan DD diperuntukan bagi penanganan Covid-19.

“OPD terkait, PMD Provinsi Bengkulu akan berkoordinasi dengan PMD kabupaten agar mendorong pencairan Dana Desa dapat segera dilakukan,” kata Rohidin saat rapat bersama DJPBN, KPPN, KPP Pratama, KPKLN, dan Bea Cukai, Rabu, 31 Maret 2021.

Dijelaskan Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu Syarwan, pencairan DD tahap pertama di Provinsi Bengkulu hingga 30 Maret baru 9,81 persen. Hal ini disebabkan, desa-desa belum menyiapkan persyaratan untuk pencairan.

“Diimbau semua desa dapat segera menyelesaikan syarat pencairan Dana Desa, dan jikapun belum selesai, utamakan dahulu yang delapan persen untuk penanganan Covid-19, sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di wilayah tersebut,” jelasnya.

Syarwan menambahkan, dalam DD juga terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Sehingga jika DD sudah dicairkan paling tidak dapat membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.

“Pada pandemi ini BLT sangat dinanti, apalagi banyak masyarakat yang terkena dampak sehingga kehilangan penghasilan. Bantuan ini tentu dapat meringankan beban hidup masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pagu DD untuk Provinsi Bengkulu adalah Rp 1.805.020.660.000. Rinciannya, Bengkulu Utara Rp 170 miliar, Kaur Rp 147 miliar, Seluma Rp 141 miliar, Mukomuko Rp 123 miliar, Rejang Lebong Rp 113 miliar, Bengkulu Tengah Rp 112 miliar, Bengkulu Selatan Rp 110 miliar, Kepahiang Rp 86 miliar, dan Lebong Rp 79 miliar. (Adv)