GARUDA DAILY – Polemik tapal batas antara Kabupaten Seluma dan Bengkulu Selatan, rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Desa Pasar Seluma, dan wisata di Desa Lubuk Resam menjadi tiga poin penting pembahasan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menerima kunjungan kerja Bupati Seluma Erwin Octavian di Balai Raya Semarak, Selasa, 30 Maret 2021.

Mengenai tapal batas, Rohidin meminta digelar pertemuan lanjutan antara Pemkab Seluma dan Bengkulu Selatan hingga tercipta kesepakatan antar kedua belah pihak.

“Kedua bupati hendaknya perlu bertemu kembali guna menyikapi titik koordinat batas wilayah yang sudah ditetapkan dalam permendagri,” pinta Rohidin.

Terkait pembangunan pelabuhan perikanan, pemkab juga diminta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan agar dapat dilanjutkan dalam rencana induk pengembangan pelabuhan di kementerian terkait.

“Tentu aset P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) perlu diserahkan dahulu secara penuh ke pemprov. Baru kemudian dapat dimasukkan dalam rencana induk pengembangan pelabuhan di Kemenko Maritim dan Investasi maupun Kementerian KKP,” jelas Rohidin.

Terakhir, Rohidin menegaskan dukungannya terhadap pengembangan wisata Lubuk Resam, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur jalan di sana. Karena berada di kasawan hutan, pemprov akan membuat usulan pinjam pakai yang ditujukan Kementerian Kehutanan melalui BKSDA.

“Lubuk Resam memiliki panorama wisata alam yang cukup potensial, namun masih ada beberapa ruas jalan menuju ke sana yang masuk dalam kawasan hutan. Pemprov akan membuat usulan pinjam pakai kawasan lewat BKSDA agar akses menuju lokasi tersebut dapat terbangun,” tandas Rohidin.

Sementara Erwin mengaku siap menjalankan semua arahan Rohidin. Seperti segera mengagendakan ulang pertemuan dengan Bupati Bengkulu Selatan, agar masalah tapal batas tuntas. Begitu juga dengan pelabuhan perikanan, Erwin sangat berharap itu segera terbangun dan terfungsikan dengan bantuan dari pemprov.

“Dan untuk wisata Lubuk Resam yang memiliki enam destinasi wisata dalam satu desa, pemprov akan upayakan agar dapat masuk dalam program kementerian Desa Wisata (Dewi) dan Desa Digital (Dedi), dan akses jalannya akan diusulkan secara pinjam pakai ke Kementerian Kehutanan melalui BKSDA,” demikian Erwin. (Adv)