GARUDA DAILY – Terhitung 1 Agustus 2020, BPJS Kesehatan telah menonaktifkan 11.636 peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Buntut dari ketiadaan anggaran untuk menutupi biaya jamkesda oleh Pemkab Seluma.

Kepala BPJS Kesehatan Seluma Ricco Hanggara membenarkan bahwa pihaknya telah menonaktifkan kepesertaan 11 ribu lebih peserta jamkesda tersebut. Mengingat perjanjian kerja sama dengan Bupati Seluma telah berakhir pada 31 Juli 2020.

“Posisi sekarang sudah nonaktif. Sekarang kita lagi menunggu apakah di APBD Perubahan ada atau tidaknya anggaran untuk jamkesda tersebut,” kata Ricco.

Kondisi ini dikeluhkan warga, khususnya untuk yang sifatnya urgen, seperti ibu-ibu yang akan melahirkan.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Seluma Rudi Sawalludin pun membenarkan tentang penonaktifan itu, namun hanya untuk dua bulan ke depan. Karena di APBD Perubahan akan dianggarkan kembali untuk tiga bulan ke depan, Oktober hingga Desember.

Mengenai ibu-ibu yang mau melahirkan, lanjutnya, bisa menggunakan Jaminan Persalinan (Jampersal).

“APBDP sudah dianggarkan, kita tunggu proses dulu. Untuk ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan bisa menggunakan jampersal, dengan membawa surat keterangan miskin diketahui camat dan fotokopi KTP yang diserahkan ke bidan masing-masing,” jelasnya.

Penulis: Yedi Kustanto