Sidang Wali Murid “Niat Ungkap Pungli Malah Jadi Terdakwa” Saksi-Saksi keberatan dipungut 5 ribu

Posted on 22/11/2018

GARUDA DAILY – Niat baik ungkap dugaan pungutan liar (pungli) di SDN 7 Kota Bengkulu, seorang ibu rumah tangga Isdarmi justru duduk di kursi pesakitan karena diduga melakukan tindakan pencemaran nama baik kepala sekolah. Sebuah ironi hukum.

Bermula dari ISM yang mengungkap dugaan pungli dan diberitakan sejumlah media massa. Tak terima, Kepala SDN 7 Priyanti melapor ke Polisi karena merasa nama baiknya dicemarkan. Dan kini ISM harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Baca Top News Ironi Hukum, Niat Ungkap Pungli, Wali Murid SDN 7 Kota Bengkulu Justru Jadi Terdakwa

Beberapa waktu lalu, tepatnya Senin 19 November 2018, sidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu berlanjut ke agenda mendengarkan keterangan empat orang saksi a decharge (saksi meringankan) bagi Isdarmi. Yakni Hendri Syam (orang tua siswa/Ketua Panitia Pembangunan Musala), Novi Supriyanti (orang tua siswa/Ketua Paguyuban Kelas I), Iskandar (orang tua siswa/Ketua Pemuda Kelurahan Bajak) dan Hermawan (orang tua siswa/ketua RT).

Keterangan saksi Hendri Syam menyampaikan awalnya dia dan teman-teman ditunjuk sebagai Panitia Pembangunan Musala, namun setelah pertengahan jalan panitia diberhentikan oleh Kepsek.

“Saya mewakili wali murid ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Musala di SDN 7, namun di pertengahan jalan kami diberhentikan dan pembangunan dilakukan sendiri oleh sekolah dan komite,” kata Hendri.

“Kami semua panitia tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dan sirkulasi keuangan, semuanya oleh pihak sekolah” lanjutnya.

Ketua Majelis Hakim Yanto lalu mempertanyakan hal yang diketahui terkait permasalahan terdakwa.

“Kami semua hadir di DPRD, sebenarnya kurang tepat karena posisinya saat wawancara terdakwa hanya mengcopy (mengutip) dari pernyataan salah seorang Anggota DPRD Kota Bengkulu yang menyebutkan jika keluhan yang kami sampaikan jika pungutan seperti ini diduga sudah pungutan liar,” terang Hendri.

Hakim kemudian menanyakan siapa anggota dewan tersebut.

“Saat hearing ada perkataan anggota dewan yang menyatakan jika pungutan seperti itu diduga sudah masuk pungli itu dari Pak Kusmito,” kata Hendri.

Hal ini dikuatkan juga oleh keterangan Saksi Novi.

“Jadi Pak Hakim, berita di koran tersebut sebenarnya itu dikutip dari bahasa Pak Kusmito, dan Pak Kusmito ya benar menyimpulkan memang itu setelah mendengar kenyataan keluhan dan keberatan yang kami sampaikan ke dewan,” katanya.

Begitu juga dengan keterangan saksi Iskandar.

“Kami berempat hadir semua Pak Hakim, benar apa yang disampaikan Pak Kusmito memang keluhan kami bukan ecek-ecek ke DPRD, dari hasil hearing ada pernyataan dugaan pungli itu dikutip dari pembicaraan anggota dewan di depan kami” ungkapnya.

Ditambahkan saksi Hermawan, setelah hearing ditutup terdakwa diwawancarai, apa yang disampaikan terdakwa pada wartawan itu semua hasil dari pembicaraan saat hearing, ada tuntutan dan keberatan warga dan apa yang disampaikan anggota dewan.

Ketika Jaksa menanyakan kepada saksi Novi saat ada berita di televisi adakah terdakwa di wawancarai perihal tersebut?

“Iya, dia menerangkan apa yang disampaikan oleh anggota dewan. Dan saya lihat pernyataannya sama dengan pernyataan dewan,” jawab Novi yang anaknya tidak naik kelas dan baru menerima rapor tiga minggu yang lalu.

Setelah saksi ditanya Jaksa Penuntut Umum, kembali saksi Iskandar menegaskan orang tua siswa hanya menyampaikan aspirasi ke DPRD.

Baca Sidang Wali Murid “Niat Ungkap Pungli Malah Jadi Terdakwa” Berlanjut ke Saksi Wartawan

Sementara itu, Penasehat Hukum Terdakwa Isdarmi kemudian menanyakan kepada saksi Novi, apakah benar ada sekolah mewajibkan membeli baju seragam pramuka?

“Benar, anak saya saat itu siswa baru, sekolah mewajibkan membeli seragam pramuka di sekolah dan janjinya lengkap dengan perlengkapan seperti baret dan lainnya, ternyata perlengkapan pramuka tersebut sampai saat ini hanya diberikan baju saja, dan tidak lengkap,” jawab Novi.

Majelis hakim juga menanyakan kepada saksi Iskandar, apakah orang tua siswa ikhlas atau terpaksa dalam pembayaran pungutan tersebut.

Iskandar menjelaskan, persoalan ikhlas atau tidak itu bukan masalah, karena selama ini anaknya juga mengisi infaq, namun tidak ditentukan nilainya harus berapa. Setelah ada ketentuan setiap Jumat Rp5.000 per orang per minggu ia dan wali murid yang lain keberatan.

Atas jawaban tersebut, Hakim juga menanyakan satu persatu apakah keberatan atas pungutan tersebut dan saksi-saksi mengamini dan menyatakan keberatan atas pungutan.

“Jadi pungutan tersebut awalnya sukarela dan tidak harus 5 ribu, namun jadi wajib ketika kami diminta harus 5 ribu per orang per minggu itu, ya kami keberatan,” ujar Hermawan.

Diungkapkan juga oleh saksi-saksi bahwa setelah laporan ke DPRD Kota Bengkulu atas kejadian ini, sekarang semua siswa hampir 300 orang lebih berhenti menyetor lagi pungutan tersebut, dan pihak sekolah atau guru wali murid tidak lagi meminta pungutan tersebut. [9u3]

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *