GARUDA DAILY – Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain mempertanyakan hasil audit BPK RI yang diminta Ketua DPRD Kota Bengkulu Erna Sari Dewi, namun belum juga keluar hingga saat ini. Alhasil program unggulan Walikota Helmi Hasan tak kunjung mendapatkan kepastian. Sebab pembahasannya kembali terhenti karena permintaan audit tersebut. Oleh karenanya Teuku menegaskan Erna harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang sangat membutuhkan program tersebut.

Disampaikan Teuku, kalau audit BPK tidak keluar ia menyarankan Erna untuk segera melakukan konsultasi dengan walikota mengenai program samisake ini.

“Erna harusnya mengajak pimpinan dewan yang lain untuk bertemu walikota, membicarakan khusus samisake ini, tapi itu tidak dilakukan, tidak pernah dilakukan. Saya pikir kalau ini dilakukan dari kemarin-kemarin, sudah clear permasalahan samisake ini,” kata Teuku.

“Saya sudah bertanya dengan walikota, walikota membuka diri, untuk konsultasi, untuk melakukan pembicaraan tingkat pimpinan, walikota menunggu. Kalau perlu kita sama-sama walikota sidak, sidak ke penerima manfaat samisake, ke penyalur samisake, untuk mengetahui apakah perguliran dana samisake ini bermanfaat bagi rakyat atau tidak,” sambungnya.

Sidak ke penerima manfaat samisake tidak dilakukan, lanjut Teuku, sidak ke penyalur samisake juga tidak pernah dilakukan. Tapi mengambil sebuah kesimpulan bahwa program samisake salah. Hal inilah yang kemudian membuat Fraksi PAN DPRD Kota Bengkulu mengambil sikap yang berlawanan. Karena hasil sidak Teuku ke penerima manfaat dan penyalur samisake berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan dewan tentang adanya kejanggalan pada program samisake.

“Jadi aneh apa yang dilakukan Erna ini. Pertanyaannya sekarang ada apa dengan Erna, seakan-akan anti sekali dengan samisake?” demikian Teuku. [9u3]