GARUDA DAILY – Anggaran pengawasan Pilkada Mukomuko sebesar 7 miliar dibahas ulang dan ‘disederhanakan’ DPRD Mukomuko. Hal itu ditanggapi dengan santai oleh Bawaslu Mukomuko.

“Apa yang dilakukan oleh dewan kita yang terhormat, itu sudah benar. Mereka sama dengan kami, sama-sama menjalankan tugas dan tupoksi masing-masing,” terang Padlul Azmi, Ketua Bawaslu Mukomuko.

Pihaknya juga mengaku tidak mempersoalkan anggaran yang dirampingkan dewan tersebut.

“Prosedurnya (penganggaran Pilkada) harus sesuai dengan Permendagri (nomor) 54 itu. Kalau nanti ditambah ada prosedurnya, kalau dikurangi juga pasti ada prosedurnya. Bagi kami tidak ada persoalan mengenai hal itu,” tambah Padlul.

Baca Juga NPHD Ditandatangani, Anggaran Pilkada Dipangkas Dewan

Terkait besaran anggaran yang nantinya ditetapkan DPRD Mukomuko dalam APBD, Padlul menyebut tidak ambil pusing soal itu. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada dewan selaku pemegang hak budgeting daerah.

“Kami tidak tahu dengan penetapan APBD. Kami tidak tahu aturan itu. Kami hanya berpedoman pada NPHD yang telah ditandatangani sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri (nomor) 54,” ungkap Padlul tegas.

Penulis : Yance Askomandala