Kampanye di Kampus Dilarang, Milenial Diminta Melek Politik

Posted on 02/12/2018

GARUDA DAILY – Ditegaskan Kasubbag Administrasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Septi Maryani, kampanye di kampus melanggar peraturan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan melakukan kampanye di tempat ibadah, fasilitas kesehatan, pemerintah dan pendidikan.

“Masalah pelanggaran itu bisa dijatuhkan sanksi kalau tidak salah saya pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu pidana dua tahun penjara dan denda 24 juta. Selain itu, dilihat dari tingkatan pelanggarannya, nanti setelah diajudikasi dan sebagainya bisa saja status pencalegannya dicabut,” ungkapnya belum lama ini.

Baca Dilarang Kampanye di Kampus

Guna menghindari praktik kampanye terselubung di kampus, ia berharap para mahasiswa sebagai representatif generasi milenial untuk lebih melek lagi terhadap politik. Mahasiswa harus memposisikan diri sebagai bagian untuk mensukseskan pesta demokrasi dengan ikut mengawasi jalannya Pemilu 2019.

Karena fungsi pengawasan pemilu tidak bisa dibebankan kepada Bawaslu saja, harus menjadi tanggung jawab bersama. Termasuk generasi milenial yang dipandang memiliki koneksi yang luas, kreativitas dan kepercayaan diri.

Baca Caleg Golkar “Ngiklan” di Facebook, ini kata KPU dan Bawaslu

Selain itu, milenial juga dinilai sangat menguasai media sosial. Oleh karenanya milenial diharapkan bisa memainkan perannya melalui media sosial dengan menyebarkan hal-hal positif, dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 mendatang.

“Jika politik praktis sudah masuk ke dalam kampus, ya bagaimanapun juga para mahasiswa ini adalah orang-orang yang idealis dan rasional, saya pikir mereka mampu menyaring itu, meskipun memang kalau politik praktis itu susah untuk menghindarinya, tapi mereka pasti punya filter juga,” demikian Septi. [Nd3]

Lihat juga Mardiyanti, Peluang dan ‘Batu Kerikil’

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *