GARUDA DAILY – Terkait permintaan Walikota Bengkulu Helmi Hasan yang menginginkan Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah, Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah setujui dan beri saran agar subvotting penguatan modal terlebih dahulu.

Beliau juga mengatakan bahwa sudah ada di beberapa Provinsi di Indonesia seperti di Aceh kemudian di NTB serta beberapa Provinsi lainnya telah bermetamorfosis atau berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) berbasis syariah.

“Saya rasa sangat setuju sekali, tapi kita subvotting dulu penguatan modalnya, kalau dia dalam posisi buku satu, itu terbatas sekali jenis layanan yang kita lakukan,” ujar Rohidin, Rabu 17 Oktober 2018.

Jika begitu, untuk pembiayaan terhadap pembangunan belum mampu, jadi Bank Bengkulu belum bisa ikut dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan pembangunan Bengkulu. Bukan hanya itu, bentuk-bentuk pelayanan elektronik saja terbatas karena memang sudah aturannya.

“Makanya harus Kabupaten/Kota subvotting lah, tambah penyertaan modalnya, tapi sekarang ternyata solusi itu sulit walaupun sudah ditetapkan kemarin, maka sekarang kita akan menjual saham seri B,” tambahnya.

Penjualan saham tersebut, katanya, untuk penguatan modal, namun pembeli saham tersebut tetap tidak memiliki hak suara terhadap kebijakan Bank, artinya tetap pada otoritas penuh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Mudah-mudahan, akhir tahun ini saham seri B itu bisa di launcing, sehingga nanti dia bisa naik buku satu, jadi buku dua, saya kira berubah menjadi bank syariah dengan modal minimal 1 triliun,” tutup Rohidin.[Nd3]