GARUDA DAILY – Anggota DPRD Kota Bengkulu Bambang Hermanto dan Sasman Janalis menggelar reses perdana sejak dilantik Agustus 2019 lalu. Kedua dewan yang sama-sama baru di legislatif ini tak hanya menjadikan reses sebagai sarana bagi konstituen di daerah pemilihannya menyampaikan aspirasi secara langsung, tapi juga sebagai upaya merawat silaturahmi dan ‘temu kangen’ dengan warga masyarakat Dapil II Kecamatan Selebar dan Kampung Melayu.

Bambang Hermanto mengawali reses dengan menjelaskan tugas pokok dan fungsi anggota dewan dan reses itu sendiri. Baginya reses adalah sarana komunikasi dengan masyarakat, menyerap aspirasi, menerima usulan dan gagasan pembangunan, serta persoalan kekinian di dapil.

“Tak hanya itu reses bagi saya adalah temu kangen dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, yang alhamdulillah telah memberikan amanah kepada kami berdua. Memang reses diadakan di bulan Desember, sementara APBD 2020 sudah ketuk palu atau disahkan, tapi bukan berarti aspirasi bapak ibu nanti tidak bisa diperjuangkan, semuanya akan menjadi catatan bagi kami untuk diperjuangkan pada APBD Perubahan 2020 nanti atau APBD 2021,” kata Bambang mengawali, Kamis, 5 Desember 2019.

Menyuarakan Aspirasi

Pantauan media ini, reses Bambang-Janalis cukup ramai dihadiri warga masyarakat yang notabene merupakan konstituen keduanya. Dan warga masyarakat tersebut memanfaatkan momentum ini untuk menyuarakan aspirasi, keluhan, ‘curhat’ dan usulan pembangunan, baik aspirasi baru maupun aspirasi yang berulang kali disampaikan namun tak kunjung terealisasi. Oleh karena itu, besar harapan masyarakat kepada Bambang-Janalis untuk benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi mereka.

Apa saja?

Ketua RT 04 Kelurahan Kandang Emas Zubaidah pada kesempatan ini menyampaikan persoalan puskesmas pembantu (pustu) di daerahnya yang hanya memiliki satu pegawai sekaligus merangkap kepala pustu. Menurutnya hal ini sangat-sangat tidak efektif. Dia meminta Bambang-Janalis mengusulkan penambahan SDM di pustu tersebut.

“Di tempat kami ada pustu yang hanya satu pegawainya sekaligus menjabat ketua pustu, dia juga seorang bidan, karena sering dipanggil kemana-mana, jadi pustu sering tutup, kami minta penambahan pegawai, karena pustu sering tutup,” ungkapnya.

Tak hanya itu, selaku ketua RT, Zubaidah juga meminta diperjuangkan tingkat kesejahteraan para ketua RT, yang selama ini hanya diberi gaji Rp500 ribu dipotong pajak.

“Tolong pak honor ketua RT, kalau bisa ini diperjuangkan, honor naik hingga 1,5 sampai 2 juta, karena ketua RT kerjanya 24 jam,” harapnya.

Zubaidah kemudian menyoroti tentang data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang menurutnya tidak lagi tepat sasaran. Pasalnya data penerima itu-itu saja, dan RT tidak dilibatkan oleh Dinas Sosial selaku leading sektor program PKH.

“PKH tidak tepat sasaran, data penerima PKH tidak diperbaharui, RT tidak dilibatkan dalam menentukan siapa-siapa saja yang menerima, semuanya langsung dari Dinas Sosial. Sudah berulang kali kami sampaikan datanya, tapi tetap menggunakan data yang dimiliki Dinas Sosial yang katanya mengacu pada data dari badan statistik, kami tidak dilibatkan,” beber Zubaidah.

Kemudian ada Zuber dari RT 35 Kelurahan Pagar Dewa yang mengeluhkan lingkungannya yang menjadi langganan banjir.

“Di belakang rumah dinas angkatan laut ini daerah langganan banjir, setiap ada hujan deras di sini banjir, tapi alhamdulillah tiap banjir kami itu dapat bantuan mie saja dari walikota. Kami mohon dibangun drainase atau siring yang agak besar dan pelapis tebing,” tutur Zuber.

Lebih lanjut Zuber kembali mempersoalkan perihak maraknya warung tuak di Pagar Dewa, yang selama ini kerap ia suarakan, termasuk di reses-reses dewan sebelumnya. Keberadaan warung tuak menurutnya sudah sangat meresahkan masyarakat, namun tak kunjung ada tindakan.

“Yang kedua tentang perda warung tuak, kami Pagar Dewa rasanya sudah banyak warung tuak, tapi tiap kali melapor ke aparat tidak ada penyelesaian, karena tidak ada perda tuak katanya, kami dulu pernah demonstrasi karena perda tuak itu,” ungkapnya.

Zuber juga meminta dewan memperhatikan maraknya pembangunan perumahan-perumahan oleh developer tanpa menyediakan lahan khusus untuk pemakaman. Sebab minimnya akses tempat pemakaman membuat biaya pemakaman sekarang menjadi sangat tinggi hingga Rp3 juta.

“Developer ini cuma mikirkan orang hidup tapi tidak mikirkan orang mati, perumahan di Selebar dan Kampung Melayu tidak ada tempat pemakaman, yang membuat biaya pemakanan sekarang sampai 3 juta. Kami minta developer menyediakan lahan khusus untuk pemakaman,” demikian Zuber.

Lalu ada Astuti dari RT 07 Kelurahan Pekan Sabtu yang mengeluhkan soal jalan di Pekan Sabtu yang sempat viral karena ditanami pohon pisang, dia minta ada solusi untuk jalan tersebut, meskipun jalan itu merupakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Juga minta dewan memperhatikan tingkat kesejahteraan staf-staf honorer di kelurahan.

Dan masih banyak lagi aspirasi dan usulan yang disampaikan masyarakat, seperti jalan yang masih tanah merah dan belum tersentuh pembangunan di Kandang Emas, pelayanan publik di Dukcapil Kota Bengkulu, khususnya pembuatan KTP yang tak kunjung jadi, dengan alasan ketiadaan blanko. Kemudian sistem rayon di dunia pendidikan, warga tidak mampu yang kesulitan mengakses BPJS-KIS, penerima beasiswa dan PKH yang tidak tepat sasaran, dan infrastruktur jalan serta drainase lingkungan, dan sebagainya.

Pertanggungjawaban Moral dan Politis

Menanggapi setiap aspirasi yang disampaikan warga masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung ataupun catatan tertulis, Sasman Janalis menegaskan siap memperjuangkan itu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah yang diberikan kepadanya.

“Alhamdulillah masyarakat memberikan amanah kepada kami untuk mewakili Dapil Selebar dan Kampung Melayu, mudah-mudahan apa yang dipercayakan kepada kami InsyaAllah yakin dan percaya lah kepada kami amanah ini akan dijaga dan dijalankan sebaik-baik mungkin. Kami tampung seluruh aspirasi warga, memang dari apa yang disampaikan tadi sudah ada yang menjadi program di APBD 2020, tapi yang belum akan kami perjuangkan di APBD selanjutnya, aamiin,” tegas Sasman.

Begitu juga Bambang Hermanto, yang siap menjaga komitmen dan konsistensi menyuarakan suara-suara konstituen di dapilnya.

“Alhamdulillah hari ini kami berdua melaksanakan reses, alhamdulillah banyak aspirasi yang disampaikan kepada kami, seperti tentang Perda Tuak, masalah Perda Tuak ini kami juga baru tiga bulan, nanti saya coba cek, apakah prosesnya sudah selesai atau masih berlanjut, kalau masih berlanjut atau belum selesai, InsyaAllah akan kami selesaikan dan didiskusikan dengan teman-teman DPRD, karena ini penting,”

“Kemudian soal developer yang banyak sekali membangun rumah saat ini, tapi ketika ada warga yang meninggal, bingung mau dimakamkan di mana, nanti akan kami juga bahas di DPR, seperti apa solusinya, perumahan yang begitu banyak tapi tidak ada tempat pemakaman, hal ini membuat biaya pemakaman menjadi sangat mahal hingga 3 juta sampai 4 juta,”

“Kemudian masih banyak juga soal jalan dan drainase, tadi saya sampaikan alhamdulillah 2020 ada beberapa yang diusulkan tadi sudah masuk program APBD 2020. Juga ada aspirasi terkait masjid dan musala, saya sudah cerita bahwa 2020 nanti ada bantuan untuk masjid yang diprogramkan walikota, nanti kita bantu komunikasikan masjid dan musala yang disampaikan nanti dapat masuk dari bagian program,” tutur Bambang.

Lebih lanjut ditegaskan Bambang bahwa reses adalah salah satu kunci keberhasilan bagi anggota DPRD, apakah mampu memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Untuk itu ia akan berjuang sekeras mungkin agar apa yang diaspirasikan dapat terwujud.

“Mewujudkan harapan masyarakat adalah satu-satunya hal yang harus diperbuat oleh wakilnya di legislatif. InsyaAllah saya siap berkomitmen memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat, sekuat tenaga dan sekeras mungkin, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis saya kepada masyarakat di dapil saya, yang telah memberikan amanah kepada saya, InsyaAllah,” tutup Bambang.

Penulis: Doni S