GARUDA DAILY – Ditetapkannya Kabupaten Seluma sebagai salah satu derah tertinggal di Indonesia pada tahun 2015 lalu, membuat kabupaten ini harus bekerja ekstra. Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 yang menetapkan hal tersebut membuktikan bahwa daerah ini lebih lamban berkembang dibandingkan Kabupaten Kaur dan Kabupaten Mukomuko yang dimekarkan serentak melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 itu. Atau dibandingkan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah yang dimekarkan pada tahun 2008, 5 tahun lebih muda dari Kabupaten Seluma.

Pengamat ekonomi pembangunan Universitas Bengkulu (Unib) mengatakan, salah satu faktor penghambat perkembangan suatu daerah adalah ketersediaan sarana-prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi. “Harus ditemukan formulasi pembangunan yang tepat. Terutama infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang harus disediakan dulu,” kata Retno saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 12 Juni 2017.

Jika ditinjau dari kemampuan keuangan daerah yang menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah, Kabupaten Seluma terbilang cukup ‘mapan’ dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, per April 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seluma tercatat sebesar 32,1 miliar. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Lebong sebesar 28,7 miliar dan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 18,1 miliar. Kemudian dari sisi pajak daerah, Kabupaten Seluma tercatat sebesar 9,04 miliar, menempati posisi ke-3 dengan penghasilan pajak tertinggi di Provinsi Bengkulu setelah Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong.

“Jadi sebetulnya Seluma mampu untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang lain,” ujar Retno.

Menurutnya, secara ketersediaan sumber daya di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu relatif sama. Tinggal di sektor mana yang lebih potensial untuk dikembangkan. “Kalau sumberdaya, mungkin hampir sama ya. Misalnya mineral ada di situ, kemudian kelapa sawit, karet dan sebagainya. Kemudian apa yang lebih potensial di situ bisa tumbuh?,” tambahnya.

Sementara itu, terkait tenaga kerja pemerintah maupun masyarakat yang sebagian besar melakukan transaksi ekonomi (pemenuhan kebutuhan sehari-hari) di luar daerah (Kota Bengkulu), menurutnya hal itu berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Seluma.

“Saya lebih melihat, tidak mengharuskan pegawai (karyawan pemerintah/swasta) harus ada di sana. Tapi kalau transaksi ekonomi mampu dipusatkan di Seluma, mestinya akan ada insentif bagi daerah, ada dampak ekonomi yang ditimbulkan,” lanjutnya.

“Intinya adalah bagaimana pemerintah Seluma mampu menumbuhkan iklim investasi yang baik. Misalkan dari sisi pajak, jika ditekan dengan nilai yang tinggi juga akan menimbulkan dampak negatif. Jadi harus ada keseimbangan yang baik agar para investor dapat tertarik sehingga memberikan multiplier effect ke sekitarnya. Maka ekonominya akan tumbuh,” demikian Retno. (YC)