×

LEKRA Laporkan Kasus Korupsi Benteng dan Kepahiang ke Polda Bengkulu

Presiden Lekra Deno Marlandone saat melaporkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ke Bareskrim Polri

GARUDA DAILY – Lentera Kedaulatan Rakyat (Lekra) melaporkan kasus korupsi di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dan Kepahiang ke Polda Bengkulu. Laporan disampaikan ke Dir Reskrimsus Polda Bengkulu, Jumat 11 Januari 2019.

“Kita melaporkan dugaan korupsi di Bengkulu Tengah dan Kepahiang, hari ini Bengkulu Tengah dulu, minggu depan menyusul Kepahiang,” kata Presiden Lekra Deno Marlandone.

Dijelaskan Deno dalam rilisnya, laporan kasus korupsi di Bengkulu Tengah terkait indikasi kerugian negara yang jumlahnya puluhan miliar. Mayoritas kasusnya, kata Deno, didominasi kasus belanja fiktif. Selain itu, juga kasus hilangnya aset Pemkab Benteng yang nilainya miliaran rupiah.

Adapun rincian potensi kerugian negara sebagai berikut:

  1. Terdapat saldo piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2016 sebesar Rp4.121.778.390,00
  2. Potensi kerugian negara pada aset Pemkab Benteng, yakni adanya 198 aset kendaraan roda dua dan roda empat yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp2.725.00.624,00 dan 30 unit kendaraan yang tidak dilengkapi dengan nomor mesin, nomor rangka, nomor polisi dan nomor BPKP dengan nilai Rp3.059.926.124,00
  3. Potensi kerugian negara Rp10.007.598.905,00 pada 8 OPD. Belanja tersebut diduga fiktif karena tidak ada bukti pertanggungjawaban hingga 6 April 2018
  4. Pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Sekretariat Daerah Benteng namun tidak didukung dengan bukti setor ke kas negara dan kas daerah sebesar Rp398.330.165,00, temuan adanya nilai setoran pajak belum dapat ditunjukkan sebesar Rp1.191.892.415,00 pada 9 OPD
  5. Belanja diduga fiktif di BKD Rp1.632.254.225,00, di 5 OPD senilai Rp2.079.663.880,00, dan tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp74.925.000,00
  6. Temuan potensi kerugian negara di Dinas PUPR tahun anggaran 2017 sebesar Rp522.395.079,00

Sementara untuk kasus korupsi di Kepahiang, Deno menjelaskan kasus dugaan korupsi didominasi di Sekretariat Daerah. Selain itu, juga ada indikasi korupsi pada belanja rutin kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Nilainya juga miliaran, juga ada beberapa OPD, salah satunya Dinas PU Kepahiang,” ujar Deno. [9u3]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *