Posted on 28/03/2018

GARUDA DAILY – DPRD Kabupaten Kaur menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pada Selasa 27 Maret 2018, bertempat di ruang Rapat Sidang Utama Sekretariat DPRD Kaur.

Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Kaur Gusril Pauzi, S.Sos, Wakil Bupati Kaur Yulis Suti Sutri, S.KM, Ketua DPRD Kaur Jailani, S.IP, Wakil Ketua II Mudianto, S.IP, Sekretaris Daerah Nandar Munadi, Kapolres Kaur AKBP Sisman Adi Pranoto, perwakilan Kejaksaan Negeri Kaur, Pabung Mayor Inf Unsunoni, 17 Anggota DPRD Kaur, serta Kepala OPD kabupaten Kaur.

Dalam rapat paripurna ini Bupati Kaur, Gusril Pauzi menyampaikan LKPj penggunaan anggaran tahun 2017, dalam penyampaian bupati lebih menegaskan pada akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas itu yang diutamakan untuk menuju Good Governance.

Dalam laporan ini bupati menyampaikan rincian penggunaan anggaran untuk prioritas urusan wajib terdiri dari 22 urusan dengan jumlah anggaran Rp 467.449.909.961,88,- dan telah terealisasikan sebesar 90,46% dari total anggaran, yang paling besar dianggarkan ialah urusan pendidikan sebesar 19,42% dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 14,38% dari total anggaran.

Gusril juga menjabarkan untuk Urusan Pilihan terdiri dari 6 urusan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 40.276.957.216,54,- dan telah terealisasi sebesar 92,32% dari total anggaran. Adapun prioritas urusan pemerintahan umum yaitu urusan Kesbangpol dengan jumlah anggaran Rp 2.468.641.432,- dan terealisasi sebesar 95,71% dari total anggaran. Dengan baiknya rapor penyerapan anggaran ini diharapkan juga pihak organisasi perangkat daerah dapat meningkatkan kinerjanya lagi.

Terpantau, sebelum menutup sidang Ketua DPRD Kaur Jailani memberikan arahan agar masing-masing Ketua Partai Politik agar menegur anggota dewan yang selalu tidak hadir rapat paripurna. [ADV/Kkip]